Berita Tabagsel

DPRD Sumut minta Pemkab Tapsel tuntaskan relokasi makam hingga Desember

Rombongan Komisi A DPRD Sumut saat meninjau lokasi kuburan di areal perkantoran Pemkab Tapsel. (Harian88)

Tapsel – Setelah anggota Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu mengomentari makan di areal pekantoran Pemkab TapselDPR-RI desak Pemkab Tapsel relokasi makam yang belum di relokasi, kini Komisi A DPRDBupati Tapsel didesak DPRD untuk segera relokasi makam Sumatera Utara meninjau lokasi makam  yang belum direlokasi di areal pusat perkantoran Pemkab Tapsel, SipirokDPR-RI desak Pemkab Tapsel relokasi makam, kemarin. Hasilnya, Komisi A DPRD Sumut mendukung Pemkab merelokasi makam, (2/9)

pembatas

Komisi A yang hadir dalam kunjungan terdiri dari Ketua Komisi A Sarma Hutajulu, anggota Richard Sidabutar, Rony Situmorang, Fernando Simanjuntak, Sampang Malem, Putri Melany Daulay, Brilian Moktar, Herman Sembiring, Hartoyo, Burhanuddin Siregar, dan Hasaiddin Daulay, berharap, agar tetap membuka ruang dialog sebelum menerapkan hukum publik, hingga Desember 2016 dapat tuntas

Pada kesempatan itu, Bupati Tapsel menjelaskan, dasar pembangunan perkantoran adalah sesuai UU No.37 dan 38 Tahun 2007, pemekaran Kabupaten Paluta dan Palas dari Tapsel, dimana pada pasal kedua UU tersebut memerintahkan ibukota Tapsel pindah dari Padangsidimpuan ke Sipirok.

Sebelum pembangunan dimulai, Pemkab Tapsel tetap mengedepankan kearifan lokal melalui beberapa kali dialog untuk merekolasi makam yang ada. Dan saat itu hanya 62 makam milik warga Dano SitumbaPerkantoran Pemkab jadi daya tarik baru di Tapsel yang disetujui ahli warisnya,  sisanya sekitar 143 milik ahli waris dari Desa Janji MauliBongkar makam leluhur warga desa Janji Mauli, Bupati Tapsel disebut pembohong, masih bertahan dan kembali bisa merelokasi 63 makam ke lokasi baru yang lebih dekat dengan pemukiman warga itu sendiri.

“Untuk merelokasi 63 makam tersebut harus tiga tahap,” sebut Syahrul sambil menjelaskan, Pemkab Tapsel telah menyediakan sekitar 7000 meter persegi lokasi baru dan biayai pemindahan makam, Sedangkan untuk  71 makam lainnya masih mendapat penolakan dari  warga yang mengaku ahli warisnya.

“Mereka sempat menggugat SK Menhut Nomor 244 itu ke PTUN Jakarta dan PTUN Medan, namun ditolak. Kasasi ke MA juga ditolak. Lalu melaporkan Pemkab ke kepolisian, namun karena tidak cukup bukti, polisi juga menerbitkan SP3,” jelas Syahrul.

Belakangan, warga yang menolak relokasi makamBupati Tapsel didesak DPRD untuk segera relokasi makam melapor ke Komisi A DPRDSU dan telah ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Juni lalu. Akhirnya, Komisi A DPRD Sumut meninjau sisa makam di lokasi lama dan berada di tengah-tengah gedung komplek perkantoran Pemkab Tapsel, dan juga meninjau lokasi pemakam baru yang berada di dekat pemukiman warga.

Ketua Komisi A DPRDSU Sarma Hutajulu usai bertemu Pemkab Tapasel dan warga serta meninjau makam lama dan baru menegaskan, tidak ada unsur SARA pada persoalan makam Desa Janji MauliBongkar makam leluhur, Gubsu didesak nonaktifkan Bupati Tapsel itu. Dia minta seluruh elemen menjaga kesejukan dan kondusifitas daerah.

Politisi PDIP itu menegaskan, setelah diadakannya rapat dengar pendapat antara masyarakat Desa Janji Mauli dengan Pemkab Tapsel di ruang rapat Komisi A DPRDSU beberapa waktu lalu, pihaknya langsung mempertanyakan keabsahan status areal perkantoran Pemkab Tapsel ke Kementrian Kehutanan.

“Kemenhut menegaskan bahwa, areal perkantoran Pemkab Tapsel termasuk areal pemakam masyarakat Desa Janji Mauli di atasnya sudah syah diserahkan kepada Pemkab Tapsel melalui SK Menhut 244 Tahun 2011,” tegas Sarma Hutajulu.

Sementara, anggota DPRDSU lainnya, Burhanuddin Siregar dan Fernando Simanjuntak (Putera Tantom Angkola) meminta Pemkab Tapsel untuk tidak ragu melaksanakan programnya. Dalam pertemuan itu, Komisi A DPRDSU setuju terhadap relokasi makam  dengan tiga catatan, pertama tetap membuka ruang berdialog dengan warga yang menolak. (Riani88 /Harian88.com)


TERPOPULER MINGGU INI

To Top
Berita Rekomendasi:close