Berita Tabagsel

DPRD Sumut minta Pemkab Tapsel tuntaskan relokasi makam hingga Desember

Rombongan Komisi A DPRD Sumut saat meninjau lokasi kuburan di areal perkantoran Pemkab Tapsel. (Harian88)

TapselMahasiswa ‘Segel’ Gerbang Masuk UMTS – Setelah anggota Komisi II DPRMayoritas Publik Tidak Kenal Wakil Rakyat RI beberapa waktu lalu mengomentari makan di areal pekantoran Pemkab TapselPemkab Tapsel akan bongkar papan reklame tanpa izin yang belum di relokasi, kini Komisi A7 Karakter Anime yang Udah Tua tapi Masih Kuat DPRDBeri Dukungan, PKS Sumbang Jilbab untuk Polwan Sumatera UtaraPulau Sumatera Miliki Zona Urat Emas Aceh-Lampung meninjau lokasi makam  yang belum direlokasi di areal pusat perkantoran PemkabTambang emas Martabe serahkan 4 proyek CSR ke Pemkab Tapsel Tapsel, SipirokBerkebun Kopi Ateng di Desa Huraba Sipirok, kemarin. Hasilnya, Komisi A DPRD SumutHari Aksara Internasional (HAI) Ke – 48 Thn. 2013 Tingkat Prov. Sumatera Utara mendukung Pemkab merelokasi makam, (2/9)

Komisi A yang hadir dalam kunjungan terdiri dari Ketua Komisi A Sarma Hutajulu, anggota Richard Sidabutar, Rony Situmorang, Fernando Simanjuntak, Sampang Malem, Putri Melany Daulay, Brilian Moktar, Herman Sembiring, Hartoyo, Burhanuddin Siregar, dan Hasaiddin Daulay, berharap, agar tetap membuka ruang dialog sebelum menerapkan hukum publik, hingga Desember 2016 dapat tuntas

Pada kesempatan itu, Bupati TapselHari Menanam Satu Miliar Pohon Tapsel dipusatkan di Jalan Baru Aek Latong menjelaskan, dasar pembangunanLima sampai sepuluh tahun lagi, Sipirok bakal maju pesat perkantoran adalah sesuai UU No.37 dan 38 Tahun 2007, pemekaranKetua Komisi II DPR-RI dorong pembentukan Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten PalutaDisdik Paluta Gelar Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Tahun 2014 dan PalasPengumuman Kelulusan CPNS Palas Minggu Ketiga Desember dari Tapsel, dimana pada pasal kedua UU tersebut memerintahkan ibukota Tapsel2014, Pusat Pemerintahan Tapsel Pindah ke Sipirok pindah dari PadangsidimpuanHadapi Pemilu 2014 Kejari Sidimpuan Siapkan Jaksa Khusus ke Sipirok.

Sebelum pembangunan dimulai, Pemkab Tapsel tetap mengedepankan kearifan lokal melalui beberapa kali dialog untuk merekolasi makam yang ada. Dan saat itu hanya 62 makam milik warga Dano SitumbaPemkab Tapsel Galakkan Gerakan Perempuan Menanam Pohon yang disetujui ahli warisnya,  sisanya sekitar 143 milik ahli waris dari Desa Janji MauliBupati Tapsel lantik enam pejabat eselon III, masih bertahan dan kembali bisa merelokasi 63 makam ke lokasi baru yang lebih dekat dengan pemukiman warga itu sendiri.

“Untuk merelokasi 63 makam tersebut harus tiga tahap,” sebut Syahrul sambil menjelaskan, Pemkab Tapsel telah menyediakan sekitar 7000 meter persegi lokasi baru dan biayai pemindahan makam, Sedangkan untuk  71 makam lainnya masih mendapat penolakan dari  warga yang mengaku ahli warisnya.

“Mereka sempat menggugat SK Menhut Nomor 244 itu ke PTUN JakartaXperia Z2 Resmi Hadir di Indonesia dan PTUN MedanHujan Debu, Harga Masker di Medan Naik 100 Persen, namun ditolak. Kasasi ke MA juga ditolak. Lalu melaporkan Pemkab ke kepolisian, namun karena tidak cukup bukti, polisi255 personel siap amankan lebaran di Tapsel, jangan pakai perhiasan berlebihan juga menerbitkan SP3,” jelas Syahrul.

Belakangan, warga yang menolak relokasi makamBupati Tapsel didesak DPRD untuk segera relokasi makam melapor ke Komisi A DPRDSUDPRDSU Desak BPK RI Audit Penyalahgunaan Wewenang di Tirtanadi dan telah ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Juni lalu. Akhirnya, Komisi A DPRD Sumut meninjau sisa makam di lokasi lama dan berada di tengah-tengah gedung komplek perkantoran Pemkab Tapsel, dan juga meninjau lokasi pemakam baru yang berada di dekat pemukiman warga.

Ketua Komisi A DPRDSU Sarma Hutajulu usai bertemu Pemkab Tapasel dan warga serta meninjau makam lama dan baru menegaskan, tidak ada unsur SARAMasyarakat Tapsel jangan terpancing provokasi berbau SARA pada persoalan makam Desa Janji Mauli itu. Dia minta seluruh elemen menjaga kesejukan dan kondusifitas daerah.

Politisi PDIP itu menegaskan, setelah diadakannya rapat dengar pendapat antara masyarakat Desa Janji Mauli dengan Pemkab Tapsel di ruang rapat Komisi A DPRDSU beberapa waktu lalu, pihaknya langsung mempertanyakan keabsahan status areal perkantoran Pemkab Tapsel ke Kementrian Kehutanan.

“Kemenhut menegaskan bahwa, areal perkantoran Pemkab Tapsel termasuk areal pemakam masyarakat Desa Janji Mauli di atasnya sudah syah diserahkan kepada Pemkab Tapsel melalui SK Menhut 244 Tahun 2011,” tegas Sarma Hutajulu.

Sementara, anggota DPRDSU lainnya, Burhanuddin Siregar dan Fernando Simanjuntak (Putera Tantom AngkolaSutan Pangurabaan Pane Juragan Media Cetak dari Sipirok) meminta Pemkab Tapsel untuk tidak ragu melaksanakan programnya. Dalam pertemuan itu, Komisi A DPRDSU setuju terhadap relokasi makam  dengan tiga catatan, pertama tetap membuka ruang berdialog dengan warga yang menolak. (Riani88 /Harian88.com)


REKOMENDASI

To Top
Berita Rekomendasi:close