Berita Tabagsel

Satpol PP tak miliki data, papan reklame tak berizin di Tapsel belum ditertibkan

Salah satu reklame dari produk yang diduga kuat tak miliki izin dan juga tak ada membayar kewajiban ke Pemkab Tapsel. (Amran /metrotabagsel.com)

TAPSELTambang emas Martabe serahkan 4 proyek CSR ke Pemkab TapselPemkab TapselDPR-RI desak Pemkab Tapsel relokasi makam belum melakukan tindakan tegas terhadap papanPemkab Tapsel akan bongkar papan reklame tanpa izin reklamePemkab Tapsel akan bongkar papan reklame tanpa izin dan promosi produk yang disinyalir tak memiliki izinPemkab Tapsel akan bongkar papan reklame tanpa izin. Alasannya, Satpol PPBupati Tapsel Didesak Copot Kadis Pertanian belum memiliki data.

Hal itu disebabkan, belum adanya koordinasi diantara Satuan Kerja Perangkat DaerahKomplek Perkantoran Bupati Paluta Akan Difungsikan (SKPDKomplek Perkantoran Bupati Paluta Akan Difungsikan) yang berkompeten.  Kepala Satuan (Kasat) PolisiLaporkan jika personil Pos PAM Tapsel tidak melayani dengan baik Pamong Praja (PP) Kabupaten Tapsel Zulkifli Harahap MM, Jumat (29/7) mengatakan, Satpol PP siap melakukan aksi penertiban, kapan saja. Namun, hingga saat ini, belum ada koordinasi dari SKPD lain, yang berkompeten, untuk melakukan penertiban tersebut.

“Kami sifatnya menunggu rekomendasi, terhadap objek yang harus ditertibkan. Karena sampai saat ini, kami belum memiliki data, reklame dan promosi produk mana saja yang menyalahi dan tak memiliki izin,” ungkap Jimmy, panggilan akrab Kasat Pol PP tersebut.

Padahal sambungnya, sesuai dengan informasi yang diterima dilapangan, walau belum miliki izin, diantara reklame dan promosi produk tersebut ada yang membayar kewajiban ke Dispenda Tapsel.

“Makanya kita menunggu, kalau kita mainkan penertibannya, gak mungkin. Karena titiknya saja belum tau yang mana. Apalagi ada informasi sebagian ada yang belum mengantongi izin tetapi sudah membayar kewajiban ke Dispenda Tapsel. Cobalah adinda tanyakan, kepastiannya, apa benar hal itu. Jika itu benar, kan ada keanehan,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk menegakkan peraturan daerahDPRD Tapsel sahkan 3 peraturan daerah, perlu adanya koordinasi, antara SKPD yang berkompeten. Hal ini sangat penting, agar Satpol PP Tapsel dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

“Kita selalu siap, tapi harus ada rekomendasi, agar jelas, mana yang harus kita kerjakan (tertibkan),” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Tapsel Abadi Siregar MT melalui Kasi Verifikasi Perizinan Sopyan Siregar, Jumat (29/7) menjelaskan, dalam melakukan penertiban reklame dan prmosi produk yang diduga tak berizin, memang perlu koordinasi. Hal ini untuk menghindari, saling menyalahkan dibelakang hari.

”Memang informasinya, ada yang langsung membayar kewajiban kedispenda, walau izin belum ada. Nah, hal ini harus kita koordinasikan dulu,” sebutnya, sambil menegaskan, seharusnya kantongi izin dulu baru bisa memasang titik promosi yang dimaksut.

Dikatakannya, memang, ada beberapa titik yang tak mengantongi izin dan juga tak jelas kewajibannya. Dan, sambil menunggu koordinasi dari Dispenda, pihaknya memang merencanakan penertiban, bersama Satpol PP.
“Bahkan, diantara reklame yang diduga tak ada izin dan tak ada kewajiban, sudah dibuka sendiri, hal itu setelah adanya pemberitaan dimedia,” ungkapnya. Ketika hal itu dikomfirmasi via pesan ke Kabid Pendapatan Dispenda Tapsel Aswin Rangkuti. Namun, hingga belum ada jawaban. (ran /metrotabagsel.com)


REKOMENDASI

To Top
Berita Rekomendasi:close