Berita Umum

Tersangka penipuan 15.3 Miliar, Polda Sumut diminta tahan Ramadhan Pohan

Gambar: Ramadhan Pohan (Kompas)

Polda Sumatera Utara (Sumut) diminta menahan mantan Calon Walikota Medan Ramadhan Pohan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan dan penipuan.

pembatas

Desakan tersebut disampaikan Hamdani Harahap, kuasa hukum korban Laurenz Hanry Hamonangan Sianipar dan RH Simanjuntak, di Medan, Kamis (21/7/2016).

Hamdani menjelaskan, awalnya korban Laurenz Hanry Hamonangan Sianipar dan RH Simanjuntak melapor ke Polda Sumut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: STTLP/330/III/2016/SPK “I” dan Nomor: STTLP/331/III/2016/SPK “I” Tanggal 18 Maret 2016.

Kemudian Penyidik Polda Sumut telah menetapkan Ramadhan Pohan sebagai tersangka melanggar Pasal 372 jo Pasal 378 KUHP, dan telah menjemput mantan Anggota DPR RI tersebut secara paksa dari Jakarta ke Medan karena yang bersangkutan tidak kooperatif telah dua kali dipanggil berturut-turut secara sah namun tidak dihadiri. Setelah selesai diperiksa penyidik, tidak dilakukan penahanan.

Masih menurut Hamdani, berdasarkan peraturan perundang-undangan, keadilan dan praktik hukum kepada tersangka sepatutnya dilakukan penahanan karena penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dan kuat yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat berupa dua helai Cek Nomor 709078 Rp4.500.000.000 dan Cek Nomor 709076 Rp10.800.000.000 sebagai jaminan pembayaran kepada kedua korban.

“Ternyata setelah diuangkan di Bank Mandiri Medan cek tersebut ternyata tidak cukup saldonya, hanya Rp10.000.000 sejak rekening dibuka hingga sekarang,” beber Hamdani.

Lalu penyidik telah memanggil tersangka dua kali berturut-turut secara sah, namun tidak dihadiri tersangka tanpa alasan yang sah, sehingga atas fakta tersebut sepatutnya penyidik menduga tersangka akan mempersulit proses penyidikan, akan melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

“Berdasarkan hasil penyidikan uang klien kami tersebut diduga digunakan tersangka untuk keperluan biaya kampanye untuk memenangkan dirinya sebagai Walikota Medan Periode 2015-2020,” papar Hamdani.

Perkara ini sangat menarik dan menjadi perhatian berbagai kalangan karea Ramadhan Pohan menjadi tersangka dan dijemput secara paksa oleh penyidik.

Berdasarkan fakta dan alasan di atas, sepatutnya menjadi alasan pembenar bagi penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka guna menghindari praktik tercela dalam pilkada, sebab praktik seperti modus operandi yang sama dengan perkara ini sudah sangat sistematik dan massif terjadi di seluruh Indonesia.

“Guna membangun efek jera bagi yang maupun bagi orang lain yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah sangat beralasan hukum dan keadilan kepada tersangka dilakukan penahanan, terlebih praktik seperti perkara ini merupakan prioritas bagi negara/pemerintah dalam pemberantasannya,” pungkas Hamdani. (Suwardi Sinaga /Wali.co.id)



TERPOPULER BULAN INI

To Top
Berita Rekomendasi:close