9 Anggota DPRD Tapsel Bermasalah


0

9 Anggota DPRD Tapsel BermasalahSIDIMPUAN – Seluruh anggota DPRD di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) telah dilantik, belum lama ini. Namun, beberapa di antaranya tersangkut masalah hukum.

Ada yang sudah dilaporkan. Ada yang sudah jadi tersangka. Ada juga yang sudah menjalani hukuman penjara. Bahkan, ada yang tersangkut kasus asusila. Dari catatan Metro Tabagsel, dimulai dari Kabupaten Padang Lawas (Palas), ada dua anggota DPRD yang statusnya bahkan sudah tersangka.

Pertama RH, mantan Ketua DPRD Palas dari Partai Demokrat yang kembali duduk menjadi anggota DPRD, tersangkut kasus korupsi pembangunan perkantoran Bupati Palas multiyears tahun 2011. Satu lagi adalah adik kandung Bupati Palas TSO, yakni AH. Anggota DPRD Palas dari Partai Golkar yang tersandung kasus korupsi bantuan bencana alam di Palas dan statusnya juga sudah tersangka di Kejatisu. Namun, belum juga ditahan.

Selanjutnya di Paluta. Di Kabupaten yang dipimpin Bachrum Harahap ini tercatat ada dua anggota DPRD Paluta yang juga tersangkut dugaan pemakaian ijazah palsu yang saat ini kasusnya sedang ditangani Polres Tapsel, yakni SS dan SH.

Beralih ke Kabupaten Tapsel. Saat ini yang terbaru adalah TMS dan AJS yang tersangkut kasus ijazah palsu dan dugaan pemalsuan umur.

Kasus keduanya sudah dilaporkan ke Polres Tapsel dan sedang dalam proses. Di Kabupaten Madina, ada Ketua DPC Partai Hanura Ir Ali Makmur Nasution alias Jaganding yang saat ini ditahan di Lapas Sipagapaga, Panyabungan, atas kasus penipuan calon bupati Madina tahun 2010 lalu, yang juga terpilih kembali menjadi anggota DPRD periode saat ini.

Kemudian, ada SH, anggota DPRD Madina dari PAN yang tersangkut kasus cabul karena melarikan siswi SMK dan saat ini kasus ini juga sedang ditangani oleh Polres Madina.

Sementara untuk anggota DPRD Kota Psp belum ada ditemukan permasalahan, hanya dari informasi, salahseorang anggota DPRD, GS, sudah dimintai keterangan oleh pihak Polres Psp atas dugaan kasus korupsi pada pembangunan dek penahan tebing DAS Batang Ayumi yang ambruk pada tahun 2013 lalu.

Sebab, yang bersangkutan dikabarkan selaku rekanan proyek tahun 2011 dengan anggaran Rp749 juta. Menyikapi hal tersebut, aktivis di Paluta, Pahrur Rozi Harahap, mengatakan, perlu ada tindakan tegas dari penegak hukum agar persoalan ini diusut tuntas, karena sudah mengkhianati kepercayaan rakyat yang sudah memilihnya.

Mantan Ketua BEM UMTS, Roni Rahmad Pohan, juga menuturkan hal yang sama. Ia berharap perbuatan yang dilakukan oleh para anggota DPRD ini bisa diberikan balasan setimpal dan dihukum sesuai dengan hukum dan kesalahan masing-masing.

“Kalau beginilah model DPRD sebagai perwakilan kita di parlemen, mau bagimana mereka memperjuangkan nasib kita masyarakat, kalau mereka saja bermasalah. Semoga penegak hukum segera menuntaskannya,” tuturnya.

Aktivis lainnya Ikhsan berharap partai-partai yang memiliki kader bermasalah agar segera memberhentikan yang bersangkutan karena selain merusak nama partai juga sudah mengkhianati kepercayaan yang diberikan masyarakat.

“Pecat saja semuanya itu yang bermasalah. Masih banyak kader lain yang lebih baik, kita sebagai masyarakat yang memilih merasa dicurangi atas perbuatan mereka,” katanya.

Sementara aktivis dari Madina, Muhammad Eri Nasution juga berharap agar proses hukumnya bisa berjalan dengan adil dan tidak pilih bulu meskipun para pelakunya adalah anggota DPRD. “Karena semuanya sama di mata hukum. Kita harap proses hukumnya berjalan dengan benar, yang salah dipersalahkan, kalau tidak benar namanya agar direhabilitasi,” ucapnya. (phn) (Metrosiantar)


What's Your Reaction?

Kaget Kaget
0
Kaget
Keren Keren
0
Keren
Marah Marah
0
Marah
Muntah Muntah
0
Muntah
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Suka Suka
0
Suka
Takut Takut
0
Takut