Bupati Tapsel ditantang tutup tempat rekreasi Aek Sabaon


0

Tapanuli Selatan – Keberadaan tempat rekreasi di Aek Sabaon, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang diperkirakan menempati kawasan hutan produksi dinilai wujud dari “ketidakmampuan” Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasalnya, walau Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu mengatakan bahwa  Pemkab Tapsel tidak pernah memberikan atau mengeluarkan  izin berbentuk  apa pun di kawasan Aek Sabaon, Kecamatan Marancar, namun kenyataannya tempat rekreasi Aek Sabaon tetap beroperasi.

Cenderung terlihat Bupati Tapsel buang badan dan cuci tangan bahkan terkesan lakukan pembiaran atas alih fungsi kawasan hutan Aek Sabaon yang diperkirakan turut menjadi pemicu banjir bandang di Kota Padangsidimpuan yang memakan korban jiwa, areal pertanian, perkebunan dan harta benda masyarakat maupun infrastruktur pemerintah.

“Bupati Tapsel tampak tidak punya nyali menutup tempat rekreasi di Aek Sabaon sekalipun tidak memiliki izin atau diperkiran menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah Tapanuli Selatan yang sudah disahkan bersama DPRD,”ujar Aktifis Tapsel Sutan Maruli Ritonga kepada wartawan di Sipirok, Selasa (18/4/2017).

Selain itu maraknya perambahan hutan disekitar  kawasan kaki Gunung Lubuk Raya di Desa Aek Sabaon, Kecamatan Marancar, diduga melibatkan oknum pejabat Pemko Padangsidimpuan dan pengusaha secara korporasi dimana ratusan hektar ludes digarap.

Sampai saat ini pihak penegak hukum terkesan belum mampu mengungkap penyebab banjir bandang yang menewaskan satu warga Tapsel dan lima warga Padangsidimpuan.

Masyarakat menilai para penegak hukum lamban menentukan siapa tersangka pelaku perusakan hutan produksi di Desa Aek Sabaon, Kecamatan Marancar itu.

Padahal identifikasi pelaku pengerjaan kawasan hutan itu sudah dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana surat Nomor: 522/061/Dishut/16 Tanggal 27 Mei 2016 yang ditandatangani Kabid Perlindungan Hutan Yuliani Siregar atas nama Kepala Dinas yang ditujukan kepada para pelaku pengerjaan kawasan hutan.

Untuk daerah Desa Aek Sabaon, Kecamatan Marancar terdapat lima nama penguasa lahan yaitu UAS seluas 20 hektar (HP) menjadi lokasi outbond, pemilik restoran PB seluas 20 hektar (HP) menjadi restoran dan tempat rekreasi, IST seluas 10 hektar (HP) menjadi tempat rekreasi, AMH seluas 20 hektar (HP) menjadi kebun kopi dan kolam, dan Sp seluas 10 hektar (HP) menjadi kebun kopi.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa sesuai hasil pendataan dan inventarisasi kawasan hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Tugas 090/1194 Tanggal 23 Mei 2016 bahwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 Tanggal 24 Juli 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi yang dikuasai tersebut merupakan kawasan hutan negara dan itu jelas melanggar hukum dan siapa tak taat hukum harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.  [wali.co.id]


What's Your Reaction?

Kaget Kaget
0
Kaget
Keren Keren
0
Keren
Marah Marah
0
Marah
Muntah Muntah
0
Muntah
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Suka Suka
0
Suka
Takut Takut
0
Takut