Dishut tak pernah beri izin alihfungsi hutan Aek Sabaon Tapsel


0

Tapanuli Selatan – Dinas Kehutanan (Dishut) Propinsi Sumatera Utara, mengaku tidak pernah memberi izin terkait alih fungsi kawasan hutan Aek Sabaon, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang menjadi tempat wisata berdirinya lokasi outbond maupun perkebunan sawit.

“Tak ada izin yang dikeluarkan Dinas Kehutanan terkait keberadaan alih fungsi hutan di Aek Sabaon,” kata Kasi Perlindungan UPT Kesatuan Pengelola Hutan X Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Zulkarnaen Hasibuan, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Namun pihaknya masih mempelajari dan menjadi agenda bagi kehutanan terkait alih fungsi hutan tersebut.

“Kita belum begitu memahami persoalan alihfungsi hutan ini karena baru beberapa bulan bertugas di UPT KPH tersebut. Beberapa waktu yang lalu memang ada anggota yang kita tugas kesana untuk melihat langsung kondisi terkini di kawasan hutan tersebut,” katanya.

Dikatakannya, selain peta kawasan hutan, untuk menentukan kawasan hutan atau areal penggunaan lain itu dapat juga diketahui dengan pengurusan sertifikat saja sudah ketahuan. Sebab jika di kawasan hutan BPN tak akan mungkin keluarkan sertifikat.

Sementara terkait kondisi alih fungsi kawasan hutan di Aek Sabaon pihaknya mengharapkan tak ada lagi aktifitas penguasaan kawasan hutan secara ilegal di Aek Sabaon.

Sedangkan terkait tindakan terhadap penguasaan dan alih fungsi kawasan hutan yang telah terjadi sebagai di atur dalam UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, Zulkarnaen tidak bisa memberikan jawaban pasti.

“Koordinasi dulu lah ke atasan, karena terkait penindakan dapat melibatkan dan bekerjasama dengan institusi lainnya,” katanya.

Sementara itu, identifikasi pelaku pengerjaan kawasan hutan itu sudah dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana surat Nomor : 522/061/Dishut/16 Tanggal 27 Mei 2016 yang ditandatangani Kabid Perlindungan Hutan Yuliani Siregar atas nama Kepala Dinas yang ditujukan kepada para pelaku pengerjaan kawasan hutan.

Di Desa Aek Sabaon, Kecamatan Marancar terdapat lima nama penguasa lahan yaitu UAS seluas 20 hektar (HP) menjadi lokasi outbond, pemilik restoran PB seluas 20 hektar (HP) menjadi restoran dan tempat rekreasi, IST seluas 10 hektar (HP) menjadi tempat rekreasi, AMH seluas 20 hektar (HP) menjadi kebun kopi dan kolam, dan Sp seluas 10 hektar (HP) menjadi kebun kopi.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa sesuai hasil pendataan dan inventarisasi kawasan hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Tugas 090/1194 Tanggal 23 Mei 2016 bahwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 Tanggal 24 Juli 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara.

Di lokasi yang dikuasai tersebut merupakan kawasan hutan negara dan itu jelas melanggar hukum dan siapa tak taat hukum harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. [medanbisnisdaily.com]


What's Your Reaction?

Kaget Kaget
0
Kaget
Keren Keren
0
Keren
Marah Marah
0
Marah
Muntah Muntah
0
Muntah
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Suka Suka
0
Suka
Takut Takut
0
Takut