DPP IMA Tabagsel Minta Pemerintah Tindak TKA di Tapsel Jika Lakukan Pelanggaran


1
36 shares, 1 point
DPP IMA Tabagsel Minta Pemerintah Tindak TKA di Tapsel Jika Lakukan Pelanggaran
Sekjend DPP IMA Tabagsel, Ali Ramadhan Harahap.

Tapanuli Selatan – Kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) atau biasa dikenal dengan daerah “Bumi Dalihan Natolu” ini diharapkan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dan harus menghormati adat dan nilai-nilai kearifan lokal dengan istilah “Dalihan Natolu”,” kata Ali Ramadhan Harahap, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (DPP IMA-TABAGSEL) di kantornya yang berada di jalan Tombak No 13, Kota Medan, Minggu (27/1).

Hal ini diutarakannya, terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh dua TKA asal Tiongkok berinisial GJ (54) dan CWW (32) kepada dua pekerja bagian juru masak di Proyek PLTA Sipirok berinisial LKH (24) dan LH (36) pada bulan Januari 2019 ini.

Kasus ini bahkan sudah ditangani Satreskrim Polres Tapsel setelah kedua pelapor LKH dan LH membuat laporan atas dugaan kasus pelecehan seksual.

Menurut Ali, dalam laporannya ke polisi, LKH mengaku mengalami pelecehan seksual pada Kamis (24/1/2019) sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, ia sedang berada di dapur. Tiba-tiba, GJ datang dan diduga langsung memukul bokong LKH sebanyak dua kali.

“Perlakuan ini diduga tidak hanya dirasakan LKH sekali. Karena tidak tahan, akhirnya ia pun melapor ke kepolisian,” katanya.

Selain LHK, sambung dia, seorang perempuan lainnya berinisial LH (36) juga melaporkan hal yang sama. Pada Jumat (11/1/2019) sekitar pukul 13.00 WIB, LH yang bekerja sebagai house keeper di perusahaan tersebut sedang mengantar cabai ke kamp pekerja.

“Karena alasan yang belum diketahui, CWW dikabarkan sempat marah-marah. Namun kemudian, CWW diduga merangkul pundak LH dan diduga memegang payudara LH,” ujarnya.

Atas kasus tersebut, Ali meminta pihak kepolisian menangani laporan kedua pekerja lokal tersebut secara profesional.

Baca juga:

“Kita minta Polres Tapsel harus fair dan profesional mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual ini dan tidak boleh dibiarkan berlama-lama lagi karena bisa saja akan memancing amarah masyarakat dan elemen lainnya,” tegas Ali.

Tidak hanya itu, secara khusus, Ali juga meminta UPT Ketenagakerjaan wilayah 7 dengan area kerja Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan menindak para TKA yang melakukan tindakan melawan hukum.

“UPT Ketenagakerjaan sebagai pengawas juga berhak mendeportasi TKA jika melakukan tindakan hukum. Mari kita tegakkan sesuai tugas pokok dan fungsi,” terang Ali.

Ke depan, sambung Ali, dirinya berharap hal seperti yang dialami kedua wanita tersebut tidak terulang kembali. “Oleh sebab itu, data TKA di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan harus sinkron dengan data yang dimiliki UPT ketenagakerjaan wilayah 7 yang juga dengan wilayah kerja Tapanuli Bagian Selatan, Sibolga dan Tapanuli Tengah,” katanya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan AKP Alexander Piliang membenarkan laporan kedua wanita pekerja lokal tersebut tentang dugaan kasus pelecehan seksual dengan terlapor dua TKA asal Tiongkok pada proyek pembangunan PLTA Sipirok, Tapanuli Selatan.

Bahkan, pihaknya sudah menanganinya. Kedua belah pihak sudah sepakat berdamai. Pihak perusahaan tempat para TKA tersebut bekerja juga telah berbicara dengan pihak keluarga pelapor.

“Mereka sudah melakukan perdamaian. Kedua pihak, kedua korban, sudah damai,” kata Alex melalui sambungan telepon.

Alex menambahkan, pihak PT Sinohydro selaku perusahaan tempat para TKA bekerja juga telah memulangkan kedua terlapor ke negara asalnya.

“Kemudian dari perusahaan mengembalikan mereka (terlapor) ke negaranya. Jadi perusahan sudah membelikan tiket mereka dan tadi sudah diberangkatkan,” terang Alex. (Sabar) (SidakNews)


What's Your Reaction?

Kaget Kaget
0
Kaget
Keren Keren
1
Keren
Marah Marah
0
Marah
Muntah Muntah
0
Muntah
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Suka Suka
0
Suka
Takut Takut
0
Takut