DPR Diminta Segera Sahkan Undang-Undang Keperawatan


0
Sejumlah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta mengenakan masker dengan lambang silang menutupi mulut saat melakukan aksi mendukung disahkannya RUU Keperawatan di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2013). Aktivis mahasiswa mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU Keperawatan untuk memberikan perlindungan kepada perawat dari diskriminasi dan kriminalisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. The Jakarta Post/Jerry Adiguna
Sejumlah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta mengenakan masker dengan lambang silang menutupi mulut saat melakukan aksi mendukung disahkannya RUU Keperawatan di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2013). Aktivis mahasiswa mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU Keperawatan untuk memberikan perlindungan kepada perawat dari diskriminasi dan kriminalisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. The Jakarta Post/Jerry Adiguna

JAKARTA – Setelah lebih dari 8 tahun diperjuangkan, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU Keperawatan) telah selesai dibahas Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan kini RUU Keperawatan tinggal menunggu pengesahan rapat paripurna DPR RI.

Sekretaris Jenderal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah mengatakan Undang Undang Keperawatan (UUK) akan menjadi payung hukum perawat dalam menjalankan praktik dan pekerjaan profesionalnya.

Lebih dari itu, katanya, Undang-Undang Keperawatan akan memberikan landasan peningkatan kualitas dan pelayanan keperawatan kepada masyarakat.

“Undang-Undang Keperawatan akan memberikan landasan peningkatan kualitas dan pelayanan keperawatan kepada masyarakat. Perjuangan telah maksimal dilakukan oleh seluruh kalangan yang mengharapkan pelayanan perawat yang lebih baik,” kata Harif, Minggu (21/9/2014).

Sudah selayaknya dalam masa-masa akhir para wakil rakyat dapat mengesahkan apa yang menjadi harapan dari 60 % tenaga kesehatan di Indonesia dalam sidang paripurna DPR RI di bulan September 2014.

Dijelaskannya, selama ini perawat sering dihantui ketidakpastian hukum dalam melayani masyarakat. Diharapkan dengan kepastian aturan yang kokoh dan jelas dalam Undang-Undang Keperawatan ini dapat meningkatkan keyakinan, semangat, pengabdian dan dedikasi perawat dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

“Perawat sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan, bekerja 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, tersebar hingga dipelosok, kepulauan dan perbatasan yang membutuhkan kejelasan kewenangan dalam bekerja,” tutur Harif.

Yang pasti, ujarnya, dengan Undang-Undang Keperawatan akan sangat sinergis dengan upaya pemerintah yang sedang meningkatkan mutu, penyebaran, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di seluruh pelosok wilayah.

Terlebih, aturan ini juga dapat membentengi potensi serbuan perawat asing dalam era masayarakat ekonomi ASEAN. (Tibunnews)


What's Your Reaction?

Kaget Kaget
0
Kaget
Keren Keren
0
Keren
Marah Marah
0
Marah
Muntah Muntah
0
Muntah
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Suka Suka
0
Suka
Takut Takut
0
Takut