Kejari Sidimpuan Siapkan 6 Jaksa Khusus


0

SIDIMPUAN – Menjelang pesta demokrasi Pemilu 9 April 2014 mendatang, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang cukup strategis sebagai salah satu aparat penegak hukum dibidang penuntutan tindak pidana pemilu.

Tidak terkecuali di jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan (Psp) yang tengah mempersiapkan enam jaksa khusus untuk menangani tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

“Kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam pesta demokrasi Pemilu 2014, cukup besar. Mendukung penegakan hukum, Kejari Psp telah menyiapkan enam jaksa khusus menangani perkara Pemilu 2014 yang terjadi di wilayah hukum Kejari Psp, yakni Kabupaten Tapsel, Palas, Paluta dan Kota Psp,” terang Kajari Psp Nadda Lubis SH MH melalui Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Eduard SH, Rabu (5/3).

Dikatakan, saat ini sudah enam jaksa yang dilatih untuk menangani kasus Pemilu. Menurutnya, para jaksa yang ditunjuk adalah jaksa-jaksa yang berpengalaman, bukan lagi pelantikan terhadap jaksa baru. “Keenam Jaksa itu khusus ditugaskan menangani kasus tindak pidana pada Pemilu 2014,” sebutnya.

Adapun nama jaksa-jaksa dimaksud adalah Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Eduard SH yang ditunjuk sebagai koordinator, Kasi Perdata dan Tuntutan (Datum) Zulham Pardamean SH, Kepala Cabang Kejari (Kacabjari) Sipirok Ondo M Purba SH,  Kacabjari Gunung Tua Husein SH, Kacabjari Sibuhuan Arianto Saragih SH dan Akhmad Siregar SH.

Eduard mengungkapkan, enam jaksa itu telah dilatih dan mempunyai pengalaman menangani berbagai kasus tindak pidana, khususnya Pemilu. “Kita telah persiapkan Jaksa yang akan menangani kasus Pemilu, “ terangnya.

Menurut Eduard, untuk memproses kasus pelanggaran Pidana Pemilu akan menggunakan aturan yang berlaku, karena dengan aturan hukum itu, maka sekecil apapun kasus pelanggaran pidana Pemilu dilakukan para caleg, parpol atau kandidat tertentu dapat saja diproses sesuai ketentuan hukum.

“Sepanjang penanganan pidana Pemilu ikut aturan hukum, ya siapa saja yang diduga melanggar ketentuan harus diproses sebagai konsekuensi penegakkan hukum,” tegasnya.

Eduard juga menjelaskan, penanganan perkara pidana Pemilu akan menjadi prioritas. Artinya, para jaksa harus mengutamakan perkara pidana Pemilu ini dari pada perkara lainnya. “Karena penangannya harus cepat, perkara pidana Pemilu harus diprioritaskan daripada perkara pidana lainnya,” ucap Eduard.

Diharapkan, para jaksa nantinya dapat bekerja lebih optimal menangani sengketa Pemilu mulai dari laporan yang masuk untuk bahan diklarifikasi, apakah masuk kategori pelanggaran administrasi atau tindak pidana Pemilu.

“Untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendapat tugas khusus menangani tindak pidana Pemilu, sudah harus aktif pada saat masuk di Sentra Gakkumdu,“ paparnya. (ran) (Metrosiantar)


What's Your Reaction?

Kaget Kaget
0
Kaget
Keren Keren
0
Keren
Marah Marah
0
Marah
Muntah Muntah
0
Muntah
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Suka Suka
0
Suka
Takut Takut
0
Takut