Pemko Sidimpuan Diminta Gunakan Instalasi Farmasi


0

SIDIMPUAN – Dalam melancarkan pelayanan obat-obatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Psp, Pemko diminta mempergunakan unit farmasi untuk melayani kebutuhan obat-obatan. Pasalnya, sejak ditetapkannya RSUD sebagai tempat layanan kesehatan daerah, Pemko lebih memilih Apotek KPN daripada unit farmasi dalam menangani obat-obatan pasien.
“Sejak RSUD menjadi milik Pemko, pelayanan obat-obatan masih melalui Apotek KPN.

Padahal telah ada unit farmasi di rumah sakit tersebut. Sudah 12 tahun Kota Psp berdiri, pelayanan obat-obatan RSUD masih bergantung  pada Apotek KPN. Untuk itu, kita meminta Pemko agar menuntaskan permasalahan ini, demi mewujudkan mayarakat yang sehat sesuai dengan visi misi Wali Kota Psp,” ungkap aktivis Andi Lumalo Harahap, Kamis (28/11).

Dia menambahkan, untuk menunjang pelayanan pasien, yang terlebih dulu diperhatikan ialah fasilitas dari rumah sakit tersebut, termasuk fasilitas kefarmasian. Selain itu, telah tercantum tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Yaitu, pada bab IV pasal 6 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertangung jawab menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit serta mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi dan lainnya.

“Pada bab V pasal 7 juga  tercantum Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Jelas-jelas terlihat dalam undang-undang bahwa pemerintah harus bertanggungjawab, demi untuk  pelayanan pasien yang lebih baik. Oleh karena itu, Pemko Psp diminta jangan diam menanggapi persoalan ini, karena salah satu visi misi Walikota Psp Andar Amin Harahap menjadikan masyarakat yang sehat,” jelasnya.
Sementara itu Kabag Humas Kota Psp Syaiful Bahri mengatakan tentang unit farmasi Kota Psp, yang lebih berhak menjawabnya ialah bagian hukum.

“Agar tidak bersalahan, sebaiknya langsung saja tanyakan ke bagian hukum. Karena permasalahan inikan menyangkut dengan hukum,” ungkapnya melalui telepon. (mag-02) (metrosiantar)


What's Your Reaction?

Kaget Kaget
0
Kaget
Keren Keren
0
Keren
Marah Marah
0
Marah
Muntah Muntah
0
Muntah
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Suka Suka
0
Suka
Takut Takut
0
Takut

0 Comments