Plt Sekdis Tapsel Tidak Bisa Menghubungi Bendahara Terkait Dana BOK


0

Auditor BPK  Kadinkes Tapsel Ditegur Dirjen KemenkesTAPSEL – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinkes (Sekdis) Tapsel dr Khodri AM Simatupang, Rabu (22/10) mengatakan, pihaknya perlu memastikan ulang kepada bendahara soal besaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diterima.

Hal itu karena dana BOK untuk Kabupaten Tapsel sebesar Rp1.297.000.000 seperti keterangan mereka sebelumnya, merupakan dana yang sudah disalurkan ke seluruh Puskesmas di Tapsel.

“Kadis tidak ada, saya perlu memastikan kembali kepada bendahara, soal besaran dana BOK yang diterima. Tapi bendahara pun tidak bisa dihubungi. Kalau jumlah yang saya bilang itu merupakan jumlah yang disalurkan ke seluruh Pusksemas. Mungkin, selebihnya biaya yang dipakai untuk honor bendahara pembantu di Puskesmas, biaya perjalanan dinas untuk konsultasi ke Bandung dan Medan dan lain sebagainya,” ujar pejabat sekretaris baru itu.

Auditor BPK RI Handian RN Harahap SE AK Mafis pun menanggapi persoalan dana BOK itu. Dimana menurutnya, sesuai data Kemenkes RI, dana BOK tahun 2014 yang diterima Tapsel berjumlah Rp1.681.950.000.

“Sesuai data Kementerian Kesehatan RI tahun 2013, dana BOK untuk Tapsel berjumlah Rp1.430.000.000 dan pada tahun 2014 berjumlah Rp1.681.950.000,” terangnya.

Hal itu diungkapkannya, karena sebelumnya Sekretaris Dinkes Tapsel dr Khodri AM Simatupang mengatakan, jumlah dana BOK 2014 disalurkan kepada semua puskesmas yang ada di Tapsel, atau berjumlah 16 puskemas sebesar Rp1.297.000.000. Penyaluran dana BOK langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan kegunaannya diutamakan untuk Millenium Developmet Goals (MDGs).

Hal itu pun lantas dibantah keras auditor BPK RI Handian RN Harahap SE AK Mafis yang menyatakan dana BOK yang disalurkan itu sangat jauh berbeda dengan data Dirjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sebesar Rp1.681.950.000 atau ada selisih sebesar Rp384.950.000.

Dengan adanya perhitungan dan selisih besaran dana BOK ini, Handian pun mengartikan bahwa dana tersebut tidak tersalurkan sesuai petunjuk teknis (Juknis) dari Kemenkes.

“Kalau yang dipakai untuk fasilitas hanya diperbolehkan 10 persen dari dana BOK Dinkes dan 5 persen di puskesmas untuk perbaikan ringan. Nah, dengan adanya selisih yang begitu besar, berarti dana BOK di Tapsel tidak disalurkan sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan pusat,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, dengan adanya permasalahan akibat perselisihan jumlah dana BOK yang tersalurkan itu, otomatis oknum-oknum yang bersangkutan akan berurusan dengan hukum.

“Kita tunggu kebijakan Inspektorat Kemenkes. Apakah kasus ini dilimphkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau ke Kajaksaan Agung. Karena menyangkut dana APBN yang harus transparan dan akuntabel penyalurannya. Namun menurut saya, ini tidak tepat sasaran,” ujarnya mengakhiri pembicaraan.

Kendati begitu, Kepala Dinas Kesehatan Tapsel dr Alisyahbana Siregar SpTHT sejak beberapa waktu lalu tak pernah bisa dikonfirmasi, baik secara langsung maupun melalui telepon selular. (mag-01) (Metrosiantar)


What's Your Reaction?

Kaget Kaget
0
Kaget
Keren Keren
0
Keren
Marah Marah
0
Marah
Muntah Muntah
0
Muntah
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Suka Suka
0
Suka
Takut Takut
0
Takut