Terkait pembalakan liar, Tapsel jangan buang badan


0

Medan – Permintaan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) M Syahrul Pasaribu kepada Pemprov dan Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk mengusut pembalakan liar yang diduga menjadi sebab banjir bandang ditanggapi dingin oleh Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga.

Selain mengaku telah menugaskan Dinas Kehutanan Sumut untuk melakukan investigasi, Hasban juga mempertanyakan kinerja Pemkab Tapsel sebelum pelimpahan kewenangan pengawasan hutan ke Pemprov Sumut dari kabupaten/ kota “Kalau menelusuri dugaan adanya pembalakan hutan sudah kami perintahkan Dinas Kehutanan. Timnya sudah turun ke sana.

Tapi kalau bicara soal tantangan itu, juga patut dipertanyakan. Apakah banjir bandang itu terjadi karena pembalakan baru atau sudah lama terjadi. Kan bisa saja pembalakan itu terjadi jauh sebelum pelimpahan kewenangan ke Pemprov Sumut,” ujar Hasban sambil tersenyum, Rabu (5/4). Namun terlepas dari perdebatan siapa yang bertanggungjawab, Hasban pun mengaku enggan berspekulasi lebih jauh dan meminta bersabar menunggu hasil kajian tim dari Dinas Kehutanan bekerja.

“Kalau kami pemerintah tidak bisa hanya berkomentar tanpa mengetahui fakta dan datadilapangan. Makanyatunggulah hasil kajian tim di lapangan. Sampai saat ini kami belum mendapatkan hasilnya. Mungkin masih dalam penelusuran. Apakah benar penyebab musibah banjir bandang itu karena ulah manusia seperti pembalakan liar atau memang faktor alam atau force major karena curah hujan yang tinggi,” kata dia. Dalam kesempatan itu Hasban pun menantang kembali Pemkab Tapsel untuk samasama bekerja melakukan kajian terkait kondisi kehutanan di lokasi tersebut.

“Artinya begini kalau pak bupatinya benar-benar konsen kepada persoalan ini, bisa sama-sama bekerja. Karena mungkin pembalakan sudah lama terjadi. Makanya nanti kami akan bentuk UPTUPT Kehutanan di kabupaten/ kota sesuai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru,” pungkasnya. Sebelumnya Bupati Tapsel M Syahrul Pasaribu mendesak keseriusan Pemprov dan Polda Sumut menuntaskan kasus pembalakan dan pembukaan kawasan hutan secara ilegal di wilayah Tapsel.

Menurutnya dua instansi ini mempunyai kewenangan untuk membongkar dan menuntaskan praktik ilegal yang dilakukan sejumlah oknum yang tak bertanggungjawab. Sedangkan Pemkab Tapsel pasca peralihan kewenangan pengelolaan hutan ke Provinsi menurutnya sudah tidak dapat bertindak lagi karena sudah diambil alih Pemprov Sumut.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) segera melakukan investigasi ke kawasan Gunung Lubuk Raya dan Sibual-Buali. Hal itu dilakukan untuk memastikan kebenaran adanya perambaham hutan dan pembukaan kawasan yang diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Kota Padangsidimpuan. “Dalam waktu dekat, kami akan melakukan investigasi langsung ke hulu Sungai Batang Ayumi yang diduga saat ini banyak perambahan dan pembukaan kawasan,” ujar Direktur Walhi Dana Tarigan kepada KORAN SINDO MEDAN ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (5/4).

Tujuan lain investigasi tersebut karena pemerintah dianggap tidak pernah serius dalam mengungkap dugaan pembukaan dan perambahan kawasan. “Pemerintah tingkat II dan I cenderung melakukan pembiaran sehingga semakin marak perambahan dan pembukaan kawasan,” tuturnya. Dia juga meminta Pemkab Tapsel dan Pemko Padangsidimpuan melakukan investigasi terhadap kasus perambahan ilegal karena banjir bandang itu bukan masalah yang kecil.

Dia juga menyebutkan, Walhi akan menjadikan hasil investigasi tersebut sebagai acuan tindaklanjut yang akan dilakukan nantinya. Penegakan hukum, kata dia, juga harus secepatnya dilakukan tanpa pandang bulu dan tegas. Pembina kelompok pecinta alam Mata Alam Dan Pinus Tapanuli-Padangsidimpuan, Khoiruddin mendesak kepolisian menindak pelaku perambahan dan pengalihfungsian hutan di kawasan Lubuk Raya dan Sibual-Buali. [koran-sindo.com]


What's Your Reaction?

Kaget Kaget
0
Kaget
Keren Keren
0
Keren
Marah Marah
0
Marah
Muntah Muntah
0
Muntah
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Suka Suka
0
Suka
Takut Takut
0
Takut