Upah Minimun Kabupaten (UMK) Tapsel Rp1,75 Juta


0

Upah Minimun Kabupaten (UMK) Tapsel Rp1,75 JutaTAPSEL – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tapsel untuk tahun 2015 sebesar Rp1.750.000 per bulan atau mengalami kenaikan 9,6 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.596.000.

Hal itu disampaikan Bupati H Syahrul M Pasaribu SH yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transimigrasi dan Sosial (Nakertransos) Tapsel Ir Baduaman Siregar MM, Rabu (19/11) lalu.

“UMK tahun 2015 mendatang sudah kita tetapkan, yakni Rp1.750.000. Dan angka ini juga telah kita laporkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” terangnya.

Disebutkan, kenaikan UMK tersebut telah diputuskan oleh Dewan Pengupahan Daerah Tapsel, sehingga pemberi objek kerja harus memenuhi ketentuan tersebut bagi seluruh pekerjanya.

“Itu adalah ketentuan yang harus dipenuhi pemberi objek kerja,” ucapnya.

Lebih lanjut Baduaman menyebutkan, untuk pekerja harian pun, upah dihitung berdasarkan UMK tersebut. Caranya, UMK bulanan tersebut dibagi dengan 25.

“Yah, untuk upah harian minimum menerima Rp1.750.000 dibagi 25,” terangnya. Selain itu, sebutnya, pemberi kerja juga wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Pekerja yang terdaftar pada BPJS ketenagakerjaan minimal menerima imbalan sesuai UMK,” tegasnya.

Sementara Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ST MSi mengatakan, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut pada tahun 2015 adalah 1.625.000. Menurutnya, UMK dari setiap kabupaten dan kota Yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara harus lebih tinggi dengan UMP. “Karena UMP itu sifatnya jaring pengaman saja,” ucapnya. Besaran IMP tersebut sebenarnya sudah mengalami kenaikan 7,91 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp1,505 per bulan.

Pada kesempatan sebelumnya pun Gatot sudah mengatakan bahwa penetapan besaran tersebut sudah dievaluasi berdasarkan tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut. Dimana besaran tersebut mencapai 127,85 persen terhadap KHL. “Persentase tersebut termasuk yang tertinggi di Indonesia. Banyak di beberapa provinsi UMP dibawah KHL,” ujar Gatot kepada wartawan di Lantai 8 Gedung Pemprovsu, Jumat (7/11) lalu.

Gatot menyadari bahwa besaran UMP 2015 ini memang belum bisa memenuhi keinginan buruh yang meminta penetapan UMP hingga Rp2 juta. Namun ia menegaskan, jika UMP hanyalah jaring pengaman untuk kabupaten/kota yang belum menetapkan upah minimum. “Kalau besaran upahnya nanti ditetapkan melalui upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektor kabupaten/kota (UMSK).

Ini kan hanya acuan saja untuk penentuan UMK dan UMSK itu, sekaligus jaring pengaman untuk 3 kabupaten/kota yang belum menetapkan UMK tahun lalu, yakni Pakpak Barat, Nias Barat dan Nias Utara,” jelas Gatot.

“Yang penting sekarang bukan hanya UMP-nya, tapi bagaimana pengusaha bisa patuh membayarkan upah sesuai UMK dan UMSK itu,” tambahnya.

Wakil Ketua SPSI Sumut, Nekson Manalu mengatakan hasil UMP ini merupakan rekomendasi atas pengetahuan dan kesepakatan semua pihak. “Seolah-olah UMP adalah segala-galanya. Kami bekerja berdasarkan SK. Survei KHL yang dilakukan valid. Terkait kenaikan BBM, kita akan menerbitkan kompensasi kepada masyarakat. Tapi kan belum tentu naik,” ujar Nekson.

Sementara itu Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adiyaksa mengatakan UMP Sumut untuk 2015 sebesar Rp1.625.000 per bulan itu berdasarkan dari KHL yang disurvei di 33 kabupaten kota di Sumut. Pihaknya optimis perusahaan bisa menjalankan UMP yang sudah ditetapkan.

“KHL di Sumut untuk 2015 menempati peringkat pertama di Indonesia. Tahun lalu, berada di urutan kedua. Kita mengikuti peraturan saja, UMP itu harus diatas KHL,” katanya. (ran/oz/int) (Metrosiantar.com)


What's Your Reaction?

Kaget Kaget
0
Kaget
Keren Keren
0
Keren
Marah Marah
0
Marah
Muntah Muntah
0
Muntah
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Suka Suka
0
Suka
Takut Takut
0
Takut