Usut Permainan Honorer K2 Bodong Paluta


0

Paluta – Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tenaga honorer Kategori dua (K2) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) di duga penuh permainan. Bahkan, dari seluruh CPNS K2 yang diterima hanya 80 persen diyakini memenuhi syarat.

Pengangkatan honorer K2 yang belakangan banjir protes menjadi indikator jika ada persoalan serius dalam masalah ini. Pasalnya, jika sejak awal pengangkatan honorer K2 sesuai ketentuan, tentu tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

“Bapak Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap harus segera menuntaskan ini. Bapak Kapolres Tapsel, Kejari Padangsidimpuan harus turun dan tegas dan meminta seluruh data Honorer K2 yang diterima menjadi CPNS tahun ini dan sudah bekerja satu tahun per 31 Desember 2005,” ujar Wakil Ketua FPP Paluta Haris Lubis, Jumat (7/3) menyikapi berlanjutnya persoalan K2 yang sampai sekarang belum selesai di Paluta.

Menurutnya kekecewan para honorer K2 yang tidak lolos pada penerimaan K2 tahun ini begitu menjadi buah bibir dan momok ditengah-tengah masyarakat Paluta saat ini.

Ada banyak laporan dan informasi bahwa CPNS dari K2 yang di terima tidak memenuhi persyaratan, yang seharusnya mereka mempunyai masakerja paling sedikit 1 (satu) pada 31 Desember 2005 dan pada masa pengangkatatan Pegawai Negri Sipil (PNS) masih bekerja terus menerus.

Dengan kejadian ini, jika ditemukan adanya pemalsuan dokumen oleh honorer K2, maka surat pernyataan itu akan menjadi landasan pertama untuk menggeret pihak-pihak terkait ke ranah hukum. Jika ditemukan bermasalah langsung jebloskan ke penjara,” tegasnya.

Terpisah, Budi Enda Harahap, salah satu tenaga honorer di salah satu sekolah yang ada di Gunung Tua ini mengaku mulai bekerja sejak Tapsel hingga menjadi tenaga honorer di Kabupaten Padang Lawas Utara hingga sekarang.

Meski gaji kecil, dirinya tetap bertahan dengan harapan ada pengangkatan menjadi PNS. Namun karena tidak memiliki uang dan kedekatan kepada pejabat niat untuk menjadi PNS Pupus sudah alias gagal.

“Walaupun gaji kecil bisa juga di bilang jauh dari kata layak, saya jalankan dengan ikhlas dengan harapan di angkat PNS, jika pengangkatan PNS dari honor K2 ini murni dan tidak ada permainkan, maka pemerintah harus berani benar-benar melakukan pengecekan SK dan masa kerja honorer K2,” ungkapnya kemarin.

Ketika ada informasi tenaga honorer akan di angkat PNS kira-kira tahun 2006/2007, maka banyak sekali yang menjadi tenaga guru honorer siluman dan mendadak honorer, Ia meyakini hanya sekitar 30 persen honorer K2 Paluta yang diterima CPNS memenuhi syarat.

“Kalau untuk dewan guru kan bisa di lihat dari arsip atau absensi guru yang telah tercatat di bagian kepegawaian, saya yakin masa kerja mereka tidak masuk dalam persyaratan, kalu SK itu bisa saja permainan kepala sekolah,” tegasnya.

Bahkan, lanjutnya, jika memang bersih dari KKN Pengangkatan PNS ini, bagian kepegawaian Paluta harus transparan untuk membuka arsip tenaga guru honorer yang tercatat tahun 2004-2005,

”Dan apabila nama mereka tidak ada tolong di tindak tegas terutama kepala sekolah tempat mereka mengajar. Pecat dan penjarakan saja. Kami yang benar-benar tercatat dan mulai bekerja sesuai persyaratan berdasarkan PP merasa di rugikan, saya rasa kawan-kawan yang merasa di rugikan menyetujui dan mendukung keinginan saya ini agar semuanya jelas dan transparan tidak ada yang di tutupi,” cetusnya.

Ancam Demo

Jika pemerintah dan penegak hukum tetap tidak menanggapi keinginan pihaknya, berarti pemerintah yang telah mengajari masyarakat untuk berbuat curang.

“ Kita sudah melayangkan aksi demo yang dijadwalkan sesuai dengan surat pemberitahuan aksi aliansi peduli honorer Paluta ( APH-PALUTA ) No : 002/pem-aks/aph/2014. Jika ini tidak digubris oleh para penegak hukum di Tapsel maupun di Paluta, kita akan menggelar demo besar ke kantor Bupati dan ke BKD,” tukasnya.

Budi juga berharap pengangkatan PNS dari tenaga honorer K2 harus di ulang kembali serta di lakukan penyeleksian berkas lebih ketat dan transparan, agar tidak terjadi kecurangan kembali dan apabila di temui terbukti ada oknum PNS yang bermain dalam permasalahan ini agar dapat di tindak tegas sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Negara ini. (ong) (Analisa)


What's Your Reaction?

Kaget Kaget
0
Kaget
Keren Keren
0
Keren
Marah Marah
0
Marah
Muntah Muntah
0
Muntah
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Suka Suka
0
Suka
Takut Takut
0
Takut