Walikota Sidimpuan Didesak Tutup Apotek KPN


0

Apotek KPNSIDIMPUAN– Elemen masyarakat di Kota Psp meminta Wali Kota Andar Amin Harahap segera menutup Apotek Koperasi Pegawai Negeri (KPN) di RSUD. Sebab keberadaan apotek itu dinilai meresahkan masyarakat.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Wali Kota Andar Amin Harahap diminta menutup Apotek KPN. Sebab keberadaannya tidak pernah memberikan PAD terhadap Pemerintah Psp dan apotek tersebut meresahkan bagi pasien. Itu dilihat dari mahalnya harga obat-obatan. Bahkan menurut informasi yang diperoleh, harga obat-obatan di apotek tersebut melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET),” ungkap Andi Lumalo Harahap, salah seorang aktivis Kota Padangsidimpuan, Minggu (17/11).

Dia mengatakan, pada dasarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Bab V pasal 7 ayat 1 menyatakan, bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Maka Pemerintah Kota Psp seharusnya membangun kefarmasian untuk menyediakan obat-obatan bagi pasien yang berobat di RSUD tersebut, bukan apotek KPN.

“Dari landasan itu juga sudah jelas terlihat bahwa pemerintah harus memfokuskan sumber obat-obatan pasien dari kefarmasian, bukan dari Apotek KPN. Belum lagi permasalahan izin dan harga di Apotek KPN yang tidak menjangkau pasien berekonomi menengah ke bawah. Maka dari itu, untuk mewujudkan masyarakat yang Sehat, Maju dan Sejahtera (SMS), Walikota harus bertindak tegas terhadap Apotek KPN tersebut demi untuk mewujudkan visi-misinya,” terangnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Psp H Khoiruddin Nasution mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan tentang keberadaan Apotek KPN, masa berakhir MoU antara Apotek KPN dengan Pemko Psp pada 2004 lalu. Namun setelah banyaknya masyarakat yang resah tentang keberadaan apotek tersebut, maka pada tanggal 24 Oktober 2013 lalu, Apotek KPN malah memperpanjang MoU tersebut dengan Pemko.

Selanjutnya, perpanjangan MoU tersebut langsung melalui salah seorang notaris berinisial MH dengan pihak pertama Wali Kota Psp sebagai pemilik dan pihak kedua Kepala Apotek KPN Ady Suprayetno. Diduga MoU tersebut diperpanjang agar dapat meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan apotek KPN sudah jelas dasarnya. Namun hal tersebut tidak berpengaruh karena telah ada undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit.

“Landasan hukum sudah jelas, selain itu peraturan daerah yang mengatur tentang pembuatan retribusi atau uang sewa gedung atau bangunan tidak jelas dan tidak pernah diketahui pihak lembaga legislatif. Padahal untuk membuat besaran PAD yang dikeluarkan instansi ataupun lembaga lainnya, harus disetujui pihak legislatif,” ujarnya.

Selanjutnya, menurut informasi yang diperoleh, izin apoteker dari Dinas Kesehatan juga telah habis masa aktifnya dan belum dilakukan perpanjangan. Berdasarkan RDP (Rapat Dengar Pendapat) juga diketahui, bahwa Kepala Apotek KPN Ady Suprayetno menjabat sebagai Kepala Instalasi Farmasi RSUD Kota Psp. Hal tersebut juga telah menentang Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.

“Belum lagi harga obat-obatan yang diduga melebihi HET, karena berdasarkan pengaduan masyarakat, obat-obatan di apotek tersebut sangat mahal. Sehingga membuat pasien merasa keberatan,” jelasnya.

Di sisi lain, Kabag Humas Pemko Psp Syaiful Bahri mengatakan, beberapa waktu yang lalu, pihak RSUD telah melakukan RDP dengan DPRD. Namun, dirinya mengatakan tidak mengetahui hasil RDP tersebut.

“Saya kurang mengetahui permasalahan itu, sebaiknya langsung saja ke bagian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan. Karena menurut informasi yang saya peroleh, pihak RSUD telah melakukan RDP dengan DPRD, namun tidak melibatkan kita,” ungkapnya melalui telepon. Sebelumnya, pihak RSUD mengatakan bahwa Apotek KPN selalu menyumbangkan PAD ke Kota Psp.

“Apotek KPN selalu meyumbangkan Pendapatan Asli Daerah melalui instansi RSUD Kota Padangsidimpuan. Dan sejak berdiri di RSU, Apotek KPN telah memberikan sumbangan PAD Kota Padangsidimpuan dan harga obat-obatannya tidak pernah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” ungkap Dirut RSUD Aminuddin bersama Wadir Lagut Simanjuntak serta Kepala Apotek KPN Drs Ady Suprapetno. Direktur RSUD juga mengatakan,  keberadaan apotek KPN di RSUD ini tidak pernah merugikan pasienRSUD, baik dalam bentuk pelayanan maupun harga obat-obatan. (mag-02) (metrosiantar)


What's Your Reaction?

Kaget Kaget
0
Kaget
Keren Keren
0
Keren
Marah Marah
0
Marah
Muntah Muntah
0
Muntah
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Suka Suka
0
Suka
Takut Takut
0
Takut