Warga Transmigran Batang Pane III Tuntut Pengembalian Lahan HPL 3.000 Ha


0
Sejumlah massa melakukan orasi di depan Mapolres Tapsel, Jalan SM Raja Kota Psp, Senin (23/3). (Oryza Pasaribu/Metro Tabagsel)
Sejumlah massa melakukan orasi di depan Mapolres Tapsel, Jalan SM Raja Kota Psp, Senin (23/3). (Oryza Pasaribu/Metro Tabagsel)

TAPSEL – Senin (23/3) sekira pukul 12.00 WIB, puluhan warga transmigrasi dari Desa Batang Pane III berunjuk rasa ke Polres Tapsel. Mereka meminta agar perlakuan tak adil dari personil Polsek Barumun Tengah terhadap mereka tidak terjadi lagi.

Warga yang terdiri dari orangtua itu juga menuntut penindakan terhadap kasus penganiayaan serta pencurian dari perusahaan yang selama berlangsung, agar tidak terjadi lagi.

“Kami hanya menuntut apa yang menjadi hak kami sebagai masyarakat eks transmigrasi, sesuai Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No:118/MEN/P4T/III/2006 dan Surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Dirjen Pembinaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi No:873/P4 Trans/VIII/2009,” teriak pimpinan aksi Maraudin SPd diikuti warga lain.

Dalam aksi itu, warga menuntut pengembalian lahan HPL eks transmigrasi Batang Pane III dengan luas keseluruhan 3.000 Ha.

“60 persennya kini telah dikuasai pihak korporasi. Dimana salah satunya adalah Pabatu Grup, yang notabene-nya tidak terdaftar di Kabupaten Palas maupun Paluta,” tegas Maraudin bersama koordinator aksi Muktata Amd.

Ironinya, papar pimpinan aksi itu, salah seorang warga transmigran yang bernama Munawar, dijadikan tersangka pencurian tandan buah segar di lahan yang merupakan milik ayahnya sendiri, Supadi.

“Lucunya, pihak yang melakukan intimidasi dan kriminalisasi itu adalah Polsek Barumun Tengah. Maka timbul pertanyaan kami, begitu besarkah kepentingan Polsek Barumun Tengah dalam hal ini? Berapa banyak upeti yang diterima petugas polsek dari pihak Pabatu? Sehingga kami dikriminalisasi begini,” tambahnya diiringi teriakan yel-yel dari massa yang berdemonstrasi.

Selanjutnya para warga yang saat itu disertai Kepala Desa Batang Pane III Yatemi, meminta Polres Tapsel dapat menangkap oknum yang telah menjual lahan HPL eks transmigrasi Batang Pane III tersebut.

“Kami meminta Polres Tapsel mendampingi masyarakat untuk mempertanyakan aset atau lahan HPL yang telah dikuasai perusahaan. Kami juga menuntut Kadis Kehutanan Paluta (berinisial IS) ditangkap. Karena menurut dugaan kami, telah mengeluarkan akta camat terhadap PT Suzuki sewaktu beliau menjabat sebagai Camat Halongonan,” teriak warga yang mengenakan nyiur di kepala dan leher sebagai bentuk protes diskriminasi terhadap warga transmigran itu.

Usai berorasi, Kapolres Tapsel meminta warga beraudiensi di Aula Polres. Setelah mendengar seluruh pernyataan warga, Kapolres Drs AKBP Parluatan Siregar MH berjanji akan memanggil Kapolsek Barumun Tengah dan mengusut kasus pencurian dan penganiayaan yang dialami warga.

“Untuk masalah dugaan pencurian yang telah ditangani Polsek Banteng (Barumun Tengah,red) serta penganiayaan itu, kita akan melihat TKP-nya dulu. Dan kita akan bekerjasama dengan Pemkab, BPN dan Dirjen Transmigrasi untuk menentukan batas-batas tanah transmigrasi, sesuai dengan koordinat yang ada di sertifikat,” ucap Kapolres yang didampingi Kasat Intel AKP Ahmad Fauzi dan Kasat Rerskrim AKP Edison Siagian.

“Kasus penganiayaan di Paluta kenapa harus dibawa ke Banteng (Barumun Tengah, Palas)? Setelah terjadi pencurian, terjadi lagi penganiayaan. Untuk itu, besok kami akan panggil Polsek Banteng dan Gunungtua. Kami akan terus proses ini, termasuk masalah dengan Pabatu,” janji Kapolres kepada warga.

Dan mengenai masalah perbatasan lahan transmigrasi dengan lahan lainnya, Kapolres berjanji akan mengadakan musyawarah bersama warga dan pihak yang terkait serta penertiban lahan transmigrasi. (mag-01/metrosiantar.com)


What's Your Reaction?

Kaget Kaget
0
Kaget
Keren Keren
0
Keren
Marah Marah
0
Marah
Muntah Muntah
0
Muntah
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Suka Suka
0
Suka
Takut Takut
0
Takut